Dugaan Pungutan Rp5 Juta di RSUD Aek Kanopan, Ikatan Mahasiswa Labura Unjuk Rasa di KPK
Jakarta — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Labuhanbatu Utara (IM Labura) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/2/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta pengusutan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di RSUD Aek Kanopan.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan adanya dugaan permintaan sejumlah uang sekitar Rp5 juta per orang kepada tenaga honorer kesehatan yang mengikuti proses pengangkatan PPPK paruh waktu. Dugaan tersebut, menurut mereka, perlu ditelusuri secara transparan oleh aparat penegak hukum.
Koordinator aksi, Ryan, menyampaikan bahwa pihaknya juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat terkait dalam proses tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa meminta agar seluruh pihak yang berwenang memberikan klarifikasi dan bersikap terbuka kepada publik.
“Jika dugaan ini benar, maka aparat penegak hukum perlu memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat agar persoalan ini menjadi terang dan tidak merugikan tenaga honorer,” ujar Ryan di sela-sela aksi.
Ryan menegaskan, aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Ia menilai proses pengangkatan PPPK paruh waktu di Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak RSUD Aek Kanopan maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan oleh massa aksi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Bahri Siregar
