Bela Negara Tanpa Kesadaran: Ketika Seruan Menjadi Sekadar Gema
Oleh: Kefas Hervin Devananda
Jakarta - Bela negara hari ini terlalu sering hadir sebagai slogan yang nyaring, tetapi kosong di dalam. Ia digaungkan di podium, dipasang di baliho, dan diulang dalam seremoni. Namun di saat yang sama, kesetaraan dipertanyakan, toleransi diuji, dan solidaritas kian rapuh. Pertanyaannya sederhana: apakah kita sedang membela negara, atau hanya mengulang kata-kata tanpa makna?
Dalam kerangka konstitusi, bela negara bukan sekadar ajakan moral, melainkan amanat yang tegas. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Amanat ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menempatkan masyarakat sipil sebagai bagian penting dalam sistem pertahanan semesta. Artinya, bela negara tidak hanya milik militer, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia.
Namun, di sinilah ironi itu muncul: ketika dasar hukum begitu jelas, praktiknya justru sering kehilangan arah.
Konstitusi Indonesia tidak hanya berbicara tentang bela negara, tetapi juga tentang keadilan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.”
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan masih sering menjadi wacana, bukan kenyataan. Diskriminasi sosial, ketimpangan ekonomi, hingga perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu menjadi tanda bahwa nilai konstitusi belum sepenuhnya hidup.
Bela negara tidak bisa berdiri di atas ketidakadilan. Ketika kesetaraan diabaikan, maka rasa memiliki terhadap negara pun ikut melemah. Dan tanpa rasa memiliki, bela negara hanya menjadi slogan kosong.
Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman. Konstitusi menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Namun, jaminan konstitusional ini seringkali berbenturan dengan realitas sosial yang rapuh. Konflik berbasis perbedaan masih terjadi, bahkan dipicu oleh hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog.
Toleransi tidak cukup diucapkan—ia harus diperjuangkan dalam tindakan. Bela negara dalam konteks ini adalah menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan.
Nilai solidaritas dan kesetiakawanan sosial sejatinya tercermin dalam tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.
Namun dalam kehidupan modern, semangat ini mulai tergerus oleh individualisme. Kepedulian sosial kerap bersifat sesaat, muncul hanya ketika menjadi sorotan publik.
Padahal, bela negara dalam masyarakat sipil justru menemukan bentuk paling nyata dalam solidaritas. Ketika masyarakat saling membantu tanpa pamrih, di situlah negara sesungguhnya sedang dijaga.
Di era digital, tantangan bela negara semakin kompleks. Kebebasan berekspresi dijamin, namun sering disalahgunakan. Hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi menjadi ancaman nyata bagi persatuan.
Dalam konteks ini, bela negara berarti menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Kebebasan tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kekacauan, bukan kemerdekaan.
Konstitusi telah memberikan arah yang jelas: kesetaraan, toleransi, dan solidaritas adalah fondasi kehidupan berbangsa. Namun nilai-nilai itu tidak akan hidup jika hanya berhenti pada teks.
Bela negara harus diwujudkan dalam tindakan nyata:
menegakkan keadilan tanpa diskriminasi
menghormati perbedaan sebagai kekuatan
membangun solidaritas sebagai identitas bangsa
Bela negara bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi panggilan moral untuk menjaga Indonesia tetap utuh.
Pertanyaan mendasar bagi kita sebagai bangsa bukan lagi apakah kita memahami bela negara, tetapi apakah kita setia pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Konstitusi sudah jelas. Yang belum jelas adalah komitmen kita untuk menjalankannya.
Indonesia tidak akan runtuh karena lemahnya aturan. Ia bisa runtuh ketika rakyatnya berhenti percaya pada nilai yang seharusnya mereka jaga.
Maka, bela negara hari ini adalah tentang kesetiaan—bukan hanya pada negara, tetapi pada konstitusi, pada kemanusiaan, dan pada satu sama lain.
