Menjemput Perubahan dari Pinggiran: Suara Warga Piayu Laut Butuh Kepastian
tintahukum.com – Batam - Reses yang dilaksanakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, di Tanjung Piayu Laut, Kota Batam, menjadi potret nyata bagaimana masyarakat di wilayah pinggiran masih bergelut dengan persoalan dasar yang belum sepenuhnya teratasi.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi yang berangkat dari kebutuhan sehari-hari. Persoalan air bersih dan penerangan jalan menjadi keluhan utama yang terus berulang, menandakan bahwa layanan dasar tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Ketiadaan fasilitas yang memadai tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Di tengah keterbatasan itu, kehidupan sosial dan keagamaan tetap tumbuh. Ibu-ibu majelis taklim menyuarakan harapan sederhana berupa bantuan seragam sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas yang selama ini menjadi perekat kebersamaan warga. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata tentang fisik, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.
Permasalahan hunian juga menjadi sorotan. Masih adanya rumah yang belum layak huni menggambarkan ketimpangan yang perlu segera ditangani. Warga berharap adanya program perbaikan rumah yang dapat memberikan kehidupan yang lebih manusiawi. Sementara itu, para nelayan mengeluhkan belum tersedianya bantuan alat tangkap yang sangat dibutuhkan untuk menunjang penghasilan mereka.
Selain itu, kebutuhan akan fasilitas umum turut mengemuka, mulai dari pembangunan pagar lapangan voli, pembenahan tempat pemakaman umum, hingga penyediaan sarana pendidikan anak usia dini. Akses pendidikan yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam mempersiapkan generasi masa depan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wahyu Wahyudin menyatakan komitmennya untuk mengawal dan menyuarakan kebutuhan warga kepada pemerintah provinsi dan kota. Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
Namun, di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang dalam tahap penyesuaian dan efisiensi, sehingga tidak semua program dapat direalisasikan dalam waktu yang cepat. Kendati demikian, ia tetap berupaya agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia.
Reses ini menegaskan bahwa pembangunan yang ideal harus dimulai dari mendengar. Suara warga Piayu Laut bukan sekadar rangkaian keluhan, melainkan cerminan kebutuhan nyata yang menuntut kehadiran negara secara lebih konkret. Harapan akan perubahan kini bergantung pada sejauh mana aspirasi itu mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.(Nursalim Turatea).
