SEMASUM Kembali Gelar Aksi di Depan KPK, Soroti Dugaan Anggaran di DPRD Dairi
JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serumpun Mahasiswa Sumatera Utara (SEMASUM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/4/2026).
Dalam aksi tersebut, SEMASUM menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi. Mereka meminta KPK melakukan penelusuran dan pengawasan sesuai kewenangannya.
Ketua Umum SEMASUM, Irwansyah, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
“Aksi kami hari ini adalah bagian dari upaya kami mendukung KPK untuk mengawasi berjalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Irwansyah.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan apabila aspirasi mereka belum mendapat respons.
“Jika aksi kami hari ini belum ditanggapi oleh pihak KPK, kami akan melakukan aksi lanjutan jilid IV dengan dukungan teman-teman anti-korupsi lainnya,” lanjutnya.
Terkait substansi yang disampaikan, Irwansyah menyebutkan adanya dugaan terkait anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025. Di antaranya, belanja tunjangan transportasi sebesar Rp6.984.000.000 serta tunjangan perumahan sebesar Rp2.731.200.000.
Menurutnya, angka tersebut perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Kami menduga terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.
SEMASUM juga menyampaikan harapan agar pimpinan DPRD Kabupaten Dairi dapat melakukan evaluasi internal terhadap jajaran sekretariat, sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan itu, Irwansyah mengaku telah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak Sekretaris DPRD Kabupaten Dairi, namun belum memperoleh tanggapan.
“Kami sudah mencoba menghubungi, namun belum mendapatkan respons. Kami berharap ada keterbukaan informasi terkait hal ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi maupun pihak terkait lainnya.
Bahri
