FORUM AKSI MUDA SUMATERA UTARA (FAM-SU) KEMBALI GELAR AKSI DI DEPAN KANTOR KEJATISU
Medan — Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Aksi Muda Sumatera Utara (FAM-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan A.H. Nasution No.1C, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Rabu (21/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi dan meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penelusuran terhadap dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Ketua Umum FAM-SU, Bahri Siregar, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk dukungan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“aksi kami hari ini adalah bagian dari upaya kami mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengawasi berjalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Bahri Siregar.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi yang mereka sampaikan belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait.
“jika aksi kami hari ini tidak ditanggapi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami akan melakukan aksi lanjutan jilid II bersama rekan-rekan lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu pemberantasan korupsi. Tidak menutup kemungkinan dalam aksi lanjutan kami akan kembali menyoroti sejumlah kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara,” tambahnya.
Saat diwawancarai awak media terkait anggaran yang menjadi sorotan, Bahri menyebut adanya kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp601.836.300 yang menurut pihaknya perlu mendapat perhatian dan pengawasan lebih lanjut.
Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut perlu dilakukan penelusuran guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.
“Ini bentuk konsistensi kami untuk terus mengawal dugaan persoalan anggaran di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jika hal ini belum mendapat perhatian, maka kami akan terus mengawal persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Bahri Siregar.
Massa aksi juga meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Di akhir keterangannya, Bahri menyampaikan bahwa dirinya telah mencoba melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun hingga saat ini belum memperoleh tanggapan.
“Saya sudah menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun belum mendapatkan respons. Kami berharap adanya keterbukaan informasi terkait persoalan ini,” pungkasnya.
