Temuan GASI: Beberapa Proyek APBD Dinilai Tidak Berjalan Sesuai Ketentuan
Sampang ,Sejumlah proyek fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/N) di Kabupaten Sampang mendapat sorotan dari Tim Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI). Berdasarkan hasil pemantauan mereka di beberapa titik, terdapat sejumlah hal yang dinilai berpotensi menunjukkan lemahnya pengawasan teknis di lapangan (21/11/2025).
Dari hasil pantauan tersebut, GASI menyebut menemukan adanya proyek yang belum memasang papan nama, penggunaan material yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (RAB), pelaksanaan kerja yang dinilai belum memenuhi standar K3, serta beberapa bangunan yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar teknis. Temuan berulang ini kemudian menimbulkan dugaan dari GASI bahwa proses pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal. Mereka menilai sebagian pengawas atau konsultan diduga hanya hadir secara formalitas tanpa melakukan pengecekan teknis secara menyeluruh.
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, menegaskan bahwa seluruh proyek APBD seharusnya mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang ketat.
“Kami melihat banyak pekerjaan APBD yang dinilai dikerjakan tanpa kontrol yang memadai. Tidak ada papan nama, material tidak sesuai, pekerjaan melenceng dari gambar, dan standar K3 diabaikan. Dugaan kami, pengawas teknis tidak turun ke lapangan,” ujar Achmad Rifa’i.
“Ini bukan soal besar kecilnya proyek, tetapi soal tanggung jawab. APBD itu uang publik. Jika pengawasan tidak berjalan semestinya, kualitas pekerjaan tentu akan dipertanyakan,” tambahnya.
Temuan GASI juga diperoleh dari keterangan salah satu pekerja yang mereka temui di lapangan. Pekerja tersebut mengaku hanya mengikuti instruksi pelaksana proyek dan menyatakan belum pernah menerima arahan langsung dari pihak pengawas.
“Saya cuma ikut perintah pelaksana, Mas. Pengawas belum pernah datang ke lokasi,” ungkap pekerja itu.
GASI menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi serta risiko penurunan kualitas bangunan. Mereka meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek APBD.
“Semua proyek APBD harus diawasi ketat. Jika ada pekerjaan yang berjalan tanpa kontrol, itu harus segera dibenahi. Kami akan mengumpulkan bukti secara lengkap dan melaporkan secara resmi apabila pola seperti ini terus berulang,” pungkas Achmad Rifa’i.
TIM
