Ketua GASI Sampaikan Evaluasi Kinerja Bea Cukai Madura ke Komisi XI DPR RI
Sampang — Ketua Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Achmad Rifa’i, menyampaikan sejumlah keluhan dan masukan terkait kinerja Bea dan Cukai Madura yang dinilainya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penanganan peredaran rokok ilegal di wilayah Madura.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam agenda tatap muka bersama anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Eric Hermawan, M.T., M.M., yang digelar di salah satu kafe di kawasan Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Rabu (24/12). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh aktivis, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Dalam pertemuan itu, Ketua GASI menyampaikan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai di Madura masih ditemukan di berbagai wilayah dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan dan cukai.
Selain itu, GASI juga menyoroti keterbatasan informasi publik terkait hasil penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Madura. Hingga saat ini, data mengenai jumlah penindakan, jenis barang bukti, serta tindak lanjut hukum terhadap pelanggaran cukai dinilai belum tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Achmad Rifa’i mengungkapkan adanya hal-hal yang menurutnya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait penanganan sejumlah kasus rokok ilegal. Ia menyebut bahwa beberapa penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) di lapangan, setelah diserahkan ke Bea Cukai Madura, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena armada pengangkut barang diketahui kembali beroperasi tanpa penjelasan yang diketahui publik.
“Banyak penangkapan dilakukan APH, namun setelah diserahkan ke Bea Cukai Madura, armada pengangkutnya kembali keluar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat dan perlu penjelasan yang transparan,” ujar Achmad Rifa’i, Rabu (24/12).
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat serta dapat berdampak pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai, sekaligus melemahkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh.
Melalui forum tatap muka tersebut, GASI meminta DPR RI, khususnya Komisi XI, untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mendorong evaluasi terhadap kinerja Bea Cukai Madura, serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses penanganan dan penindakan pelanggaran di bidang cukai.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Eric Hermawan, M.T., M.M., menyatakan akan menampung dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan oleh GASI dan masyarakat.
“Kami mendukung penyampaian aspirasi seperti ini. Informasi dari masyarakat dan aktivis merupakan masukan penting yang bersumber dari kondisi di lapangan,” ujarnya.
Tatap muka tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dalam membahas berbagai persoalan di bidang keuangan negara, perpajakan, dan kepabeanan, termasuk penanganan peredaran rokok ilegal yang hingga kini masih menjadi perhatian di wilayah Madura.
Tim
