DPW PPM-SU Desak Kejati Sumut Dalami Dugaan Penyimpangan Anggaran di Bapenda Sumut
0 menit baca
SUMATERA UTARA – Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Pemuda Mas Sumatera Utara (DPW PPM-SU) menggelar aksi unjuk rasa jilid I di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara. Aksi tersebut dilakukan menyusul adanya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dua kegiatan pada Tahun Anggaran 2025/2026 yang berkaitan dengan sewa jaringan VPN IP. Adapun kegiatan tersebut meliputi:
Kegiatan Sewa Jaringan VPN IP dengan anggaran sebesar Rp5.806.800,00
Kegiatan Sewa Jaringan VPN IP dengan anggaran sebesar Rp8.118.000.000,00
Ketua Umum DPW PPM-SU, M. Zulfahri Tambusai, S.H, menyampaikan bahwa pihaknya menilai terdapat sejumlah kegiatan yang patut ditelaah lebih lanjut karena diduga tidak sepenuhnya memenuhi standar pelaksanaan.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada Tahun Anggaran 2025/2026 terhadap dua kegiatan tersebut, terdapat indikasi yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila tidak dilakukan penelusuran secara mendalam oleh aparat penegak hukum.
Dalam tuntutannya, DPW PPM-SU meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan serta penyelidikan terhadap Kepala Bapenda Sumut, Ardan Noor, beserta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk penyedia jasa dan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam dua kegiatan tersebut.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk mengevaluasi jabatan Kepala Bapenda Sumut sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
DPW PPM-SU juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang, termasuk dugaan perkara lain yang pernah mencuat terkait proyek pembangunan venue olahraga di kawasan Siosar saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar aparat penegak hukum menelusuri dugaan pungutan liar yang disebut-sebut berkaitan dengan proses perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Padang Lawas (Palas).
Melalui aksi tersebut, DPW PPM-SU berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam berbagai persoalan yang disoroti tersebut.
Bahari Siregar
