GASI Datangi Kejari Sampang Pastikan Proses Tindak Lanjut Penggelapan PPh di RSUD Sampang Sampai Tuntas
Sampang – Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menggelar audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang terkait dugaan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) pegawai di RSUD dr. Mohammad Zyn (RSMZ). Audiensi dipimpin Ketua GASI, Rifai, bersama sejumlah anggota (1/10/2025).
Rifai menjelaskan bahwa laporan dugaan penggelapan telah disampaikan ke Inspektorat dan OPD terkait sejak beberapa waktu lalu. Ia mengaku heran karena isu tersebut sempat berkembang seolah-olah belum diproses oleh aparat penegak hukum.
“Pemerintah Kabupaten Sampang menyampaikan berkas ke Kejari sekitar bulan Agustus. Informasi yang kami terima ada oknum yang bahkan sudah mengembalikan sekitar Rp30 sampai Rp40 juta ke PAD setelah berkas diserahkan,” ujarnya.
Ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak internal dan eksternal rumah sakit. GASI bahkan melakukan penelusuran sampai wilayah Jawa Tengah untuk menggali rekam jejak salah satu pihak yang disebut terlibat.
Selain itu, Rifai menilai Inspektorat sempat menyampaikan temuan ke pihak RSUD, namun tidak ditindaklanjuti secara serius. “Kami masyarakat awam, tapi kami punya hak untuk mengawasi. Kalau kasus kecil bisa diasistensi kejati, kenapa kasus ini belum mendapat respons terbuka?” tegasnya.
Respons Kejari Sampang
Perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dalam proses penanganan.
“Laporan diterima langsung dari Bupati Sampang dan ditandatangani resmi. Kami sudah menerbitkan surat perintah (sprint) dan saat ini dalam tahap pemanggilan pihak-pihak untuk wawancara,” terang Pejabat Kejari.
Ia menegaskan bahwa proses saat ini masih berupa pemanggilan untuk klarifikasi, bukan pemeriksaan formil. “Kami belum masuk tahap penyidikan. Ini masih pengumpulan data oleh bidang intel. Mohon dipahami bahwa proses tetap berjalan,” jelasnya.
Kejari juga meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi di media sosial yang menyebut kasus belum ditangani. “Itu keliru. Semua sudah dalam proses. Beri kesempatan kepada kami bekerja, dan jika ada data tambahan, silakan disampaikan,” tambahnya.
GASI Siap Kawal
Rifai menyatakan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat Kejati. Ia juga menduga nilai dugaan kerugian bisa lebih besar dari angka yang beredar.
“Keterangan yang kami terima menyebut sekitar Rp3,3 miliar dari dua unsur saja. Tidak menutup kemungkinan ada sumber lain, termasuk BPJS dan PPh. Kami tetap akan dorong keterbukaan,” jelasnya.
GASI juga menyebut ada pihak yang dianggap “berpengaruh” dan perlu ditelusuri. “Kalau ada orang kuat di balik ini, aparat harus berani,” tambahnya.
Pihak Kejari menyatakan siap menindaklanjuti jika ditemukan keterlibatan pihak lain. “Jika nanti dalam proses ada nama-nama tambahan, pasti akan kami dalami,” tegas pejabat Kejari.
Wirno
